Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir

PROSEDUR PERIZINAN INSTALASI NUKLIR

 

ABSTRAK

PROSEDUR PERIZINAN INSTALASI NUKLIR. Pemerintah dengan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran membentuk Badan Pengawas yang berada  dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan  tenaga nuklir. Bentuk pengawasan BAPETEN salah satunya melalui penyelenggaraan perizinan. Persyaratan dan tata cara memperoleh izin tersebut diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir. Dengan Proses perizinan Instalasi nuklir setiap kegiatan pemanfaatan diketahui keberadaannya, diawasi dan dipantau sehingga kegiatan pemanfaatan tersebut dapat dipastikan aman dan memenuhi ketentuan keselamatan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pekerja, masyarakat  dan lingkungan hidup.

Kata kunci: Prosedur Perizinan, Instalasi Nuklir.

 

 

I. PENDAHULUAN

 

1.1.Latar Belakang

 

Perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir di bidang instalasi nuklir semakin meluas dan meningkat. Pemanfaatan tenaga nuklir di bidang instalasi nuklir yang ada di indonesia saat ini antara lain:

  1. Reaktor Nuklir : RSG-GAS di Serpong, Reaktor Triga 2000 di Bandung dan Reaktor Kartini di Yogyakarta.
  2. Instalasi Nuklir Non Reaktor:  Instalasi Radiometalurgi di Serpong, Instalasi Elemen Bakar Eksperimental di Serpong, Kanal Hubung dan Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Bekas (KH-IPSB3) di Serpong, Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR) – PT Batan Teknologi Serpong, dan Pabrik Pemurnian asam fosfat PT PKG Gresik

Kemudian dikarenakan cadangan bahan bakar minyak (BBM) semakin menipis dan semakin tinggi harganya di pasaran dunia, opsi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) telah diperhitungkan untuk ikut serta memenuhi permintaan tenaga listrik melalui jaringan listrik nasional.

Demi keselamatan, keamanaan, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup, maka pemanfaatan tenaga nuklir di bidang instalasi nuklir harus diawasi oleh BAPETEN sebagaimana diamanatkan dalam  Undang- Undang No. 10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran ditetapkan, antara lain pada  Pasal  4, Ayat (1): Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada  dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan  tenaga nuklir.

 

Pengawasan BAPETEN salah satunya melalui penyelenggaraan perizinan. Pemanfaatan tenaga nuklir di bidang Instalasi nuklir diatur dalam Pasal 17 ayat 2 UU No. 10 tahun 1997 mengenai Ketenaganukliran yang menyatakan bahwa, pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin. Sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan UU tersebut, pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir ini termasuk juga tahap penentuan tapak dan konstruksi instalasi nuklir. Dengan demikian tahap penentuan tapak dan konstruksi instalasi nuklir harus juga memiliki izin. Persyaratan dan tata cara memperoleh izin tersebut diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir. Selain instalasi nuklir baik reaktor nuklir maupun instalasi nuklir non reaktor, BAPETEN mengatur pula kualifikasi petugas yang bekerja sebagai operator reaktor/ supervisor reaktor dan petugas proteksi radiasi. Persyaratan dimaksud adalah untuk meminimalkan resiko yang dihadapi oleh pengguna tenaga nuklir maupun masyarakat.

 

1.2.Tujuan Perizinan

 

Tujuan pengawasan (peraturan, perizinan, inspeksi)  yang terkait dengan perizinan instalasi dan bahan nuklur yang diselenggarakan  oleh BAPETEN  adalah untuk :

a.      Terjaminnya kesejahteraan, keamanan dan ketentraman masyarakat;

b.      Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;

c.      Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;

d.     Meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir;

e.      Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan

f.       Menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.

 

Dengan Proses perizinan Instalasi nuklir setiap kegiatan pemanfaatan diketahui keberadaannya, diawasi dan dipantau sehingga kegiatan pemanfaatan tersebut dapat dipastikan aman dan memenuhi ketentuan keselamatan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pekerja, masyarakat  dan lingkungan hidup.

 

1.3.Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Perizinan

 

1.3.1.         Dasar Hukum

Dasar hukum perizinan instalasi nuklir antara lain:

a.      UU 10 Tahun 1997 Ketenaganukliran Pasal 17 (2) yaitu Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin

b.      PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir

c.      PP No. 64 tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

d.     Peraturan Kepala BAPETEN No.03 Tahun 2006 tentang Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor.

e.      Keputusan Kepala .No.17/Ka-BAPETEN/IX-99 Persyaratan untuk Memperoleh Izin Bagi Petugas pada Instalasi Nuklir dan Instalasi yang Memanfaatkan Radiasi Pengion

 

1.3.2.         Ruang Lingkup Perizinan

Ruang lingkup perizinan instalasi nuklir meliputi:

a.      Izin pembangunan dan Pengoperasian termasuk dekomisioning Reaktor nuklir

b.      Izin pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Nuklir Non Reaktor

c.      Izin Bekerja Personil

 

 

II. PERSYARATAN PERIZINAN

 

2.1.Instalasi Nuklir

 

Tahap pertama yang memicu proses perizinan adalah pengajuan formal oleh pemohon izin kepada BAPETEN. Berdasarkan proses perizinan tersebut, setelah pengajuan formal oleh pemohon izin, review dan penilaian serta pembahasan berlangsung antara BAPETEN dan seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi cakupan dan tipe informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian kelengkapan persyaratan perizinan untuk kegiatan perizinan tersebut. Pembahasan ini mencakup beberapa persyaratan yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang diberlakukan.

 

Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Tahap Penentuan Tapak, Konstruksi, Komisioning, Operasi dan Dekomisioning. Oleh karena itu, proses perizinan merupakan proses yang berkesinambungan dalam 5 (lima) tahap tersebut. Persyaratan izin yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk setiap tahap perizinan meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berbeda antara satu tahap dengan tahap yang lainnya. Khusus untuk reaktor yang dirancang sebagai reaktor modular (per modul) dan telah mendapatkan sertifikat desain, maka proses perizinannya dimungkinkan untuk mengikuti perizinan operasi gabungan atau 3 (tiga) tahap. Selain itu sebelum pemohon izin mengajukan permohonan izin tapak, terlebih dahulu pemohon izin harus mengajukan persetujuan evaluasi tapak. Serta setelah dekomisioning selesai maka pemohon izin dapat mengajukan persetujuan pembebasan dari pengawasan BAPETEN.

 

2.1.1.         Persetujuan Evaluasi Tapak

 

Sebelum mengajukan permohonan izin tapak, pemohon harus melaksanakan kegiatan evaluasi tapak dan mengajukan persetujuan evaluasi tapak. Untuk mendapatkan Persetujuan Evaluasi Tapak pemohon izin (pengusaha instalasi nuklir) harus menyampaikan dokumen mengenai:

a.       Program Jaminan Mutu Evaluasi Tapak

b.      Program Evaluasi Tapak

Dalam hal dokumen tersebut diatas telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Kepala BAPETEN menerbitkan Persetujuan Evaluasi Tapak.

 

2.1.2.         Persyaratan Perizinan 5 tahap:

 

2.1.2.1.      Izin Tapak

Setelah selesai melakukan kegiatan evaluasi Tapak, pemohon dapat mengajukan izin Tapak. Untuk mendapatkan izin tapak, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan teknis antara lain: laporan evaluasi tapak, data utama reaktor nuklir yang akan dibangun, Daftar Informasi Desain pendahuluan; dan rekaman pelaksanaan program jaminan mutu evaluasi tapak.

           

            BAPETEN melakukan review dan penilaian seluruh kelengkapan persyaratan perizinan untuk tapak instalasi nuklir yang diajukan. Dalam hal dokumen tersebut diatas telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Kepala BAPETEN menerbitkan Izin Tapak. Izin tapak berlaku sejak diterbitkan sampai dengan diterbitkannya Pernyataan Pembebasan dari Kepala BAPETEN.

 

2.1.2.2.       Izin Konstruksi

             Pada dasarnya izin kontruksi diberikan bilamana pemohon telah memperoleh izin tapak. Pemohon wajib mengajukan permohonan izin konstruksi paling lama 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin tapak.

 

Izin konstruksi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. Untuk mendapatkan izin konstruksi, pemohon harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen seperti: Laporan Analisis Keselamatan (LAK) Pendahuluan, Desain rinci reaktor nuklir; Laporan Analisis Keselamatan Probabilistik (LAKPr) untuk reaktor daya komersial; Program konstruksi; Sistem Keamanan Nuklir Pendahuluan, Program Jaminan Mutu Konstruksi; rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dari instansi yang bertanggung jawab; dan bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan konstruksi. Setelah pemohon mengajukan dokumen persyaratan izin konstruksi, BAPETEN melakukan review dan penilaian seluruh kelengkapan persyaratan perizinan untuk konstruksi instalasi nuklir yang diajukan, dan  BAPETEN juga melakukan kajian dan penilaian terhadap LAK dan LAKPr (untuk reaktor daya komersial) untuk menilai apakah dalam analisa  dan perhitungan parameter keselamatan dalam desain dapat menjamin keselamatan operasinya. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk meyakinkan apakah kegiatan konstruksi dapat diberi izin. Pada tahap ini BAPETEN melakukan penilaian dengan kalkulasi data independen untuk mendapatkan hasil evaluasi dari pengajuan konsep maupun analisa dari pihak Pengusaha Instalasi. Ini adalah merupakan akhir dari fase konseptual dan merupakan awal dari tahap perizinan selanjutnya untuk menuju pada  uji coba pengoperasian instalasi nuklir dengan melalui uji komisioning dingin dan panas.

2.1.2.3.       Izin Komisioning

             Izin komisioning diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan. Pengajuan izin komisioning dilakukan apabila Pengusaha Instalasi telah melakukan uji fungsi terhadap struktur, sistem dan komponen reaktor nuklir, dan pembangunan instalasi nuklir selesai terbangun. Pengujian  instalasi nuklir atau komisioning wajib dilakukan guna mendapatkan kesesuaian parameter/kriteria keselamatan operasi dengan yang ditentukan desain. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain Program Komisioning; laporan hasil kegiatan konstruksi, termasuk hasil uji fungsi terhadap struktur, sistem dan komponen reaktor nuklir; gambar teknis reaktor nuklir terbangun; Sistem Safguards dan Sistem Keamanan Nuklir; Program Kesiapsiagaan Nuklir; Program Jaminan Mutu Komisioning; laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL); bukti jaminan finansial untuk pertanggungjawaban kerugian nuklir; dan bukti jaminan finansial untuk melaksanakan dekomisioning reaktor nuklir.

 

2.1.2.4.      Izin Operasi

             Izin operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) tahun sejak tanggal diterbitkan. Pada dasarnya izin operasi dapat diberikan bilamana tahap komisioning telah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, dan reaktor dapat dioperasikan dengan selamat dan aman. Dalam pengoperasian reaktor nuklir, pengusaha instalasi nuklir wajib membuat jadwal dan kegiatan operasi yang direncanakan, agar pengelolaan reaktor nuklir dapat dilaksanakan dengan jelas dan tertib, pelaksanaan operasi harus sesuai dengan LAK Akhir yang antara lain memuat hasil komisioning, Batasan dan Kondisi Operasi (BKO) sehingga pengoperasian berjalan aman dan selamat. Selain itu pengusaha instalasi nuklir juga wajib menyediakan finansial untuk melaksanakan operasi reaktor nuklir. Beberapa persyaratan terkait dengan izin lain seperti program dekomisioning; Lampiran Fasilitas seifgard bahan nuklir; laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) selama komisioning;  serta Program Jaminan Mutu Operasi, semua hal tersebut juga harus dapat dipenuhi

 

2.1.2.5.      Izin Dekomisioning

Dekomisioning  terjadi apabila usia izin telah berakhir atau dinyatakan oleh BAPETEN harus menghentikan operasi. Dekomisioning juga harus memenuhi persyaratan yaitu:  Program Dekomisioning; dan Program Jaminan Mutu Dekomisioning, bilamana persyaratan-persyaratan teknis dipenuhi Izin ini diberikan untuk mengembalikan kondisi tapak sebagaimana kondisi rona awal.

 

2.1.3.         Persyaratan Perizinan Operasi Gabungan :

Perizinan Operasi Gabungan merupakan penyederhanaan proses perizinan yang diberlakukan untuk desain reaktor tertentu, misalnya reaktor desain modular. Perizinan Operasi Gabungan merupakan perizinan dengan 3 tahap, yaitu Izin Tapak, Izin Operasi Gabungan (penggabungan Izin Konstruksi, Izin Komisioning dan Izin Operasi) dan Izin Dekomisioning.

2.1.3.1.      Izin Tapak

      Sama dengan persyaratan Izin Tapak pada Perizinan 5 Tahap diatas.

2.1.3.2.       Izin Operasi Gabungan

Izin Operasi Gabungan merupakan gabungan dari 3 izin, yaitu Izin Konstruksi, Izin Komisioning dan Izin Operasi, maka pada prinsipnya persyaratan Izin Operasi Gabungan merupakan gabungan dari persyaratan ketiga izin tersebut dengan tambahan persyaratan tertentu sesuai dengan standar internasional.

2.1.3.3.       Izin Dekomisioning

Sama dengan persyaratan Izin Dekomisioning pada Perizinan 5 Tahap diatas.

2.1.4.         Modifikasi/Upgrading

 

Setiap perubahan dan penambahan dalam instalasi yang berhubungan dengan struktur, sistem, komponen, spesifikasi teknis dan lain-lain yang menyangkut keselamatan dalam operasi hanya dapat dilakukan setelah peersetujuan dari BAPETEN. Modifikasi ini antara lain adalah modifikasi yang:

a.       Melibatkan perubahan terhadap batasan keselamatan yang disetujui

b.      Melibatkan perubahan terhadap batasan kondisi operasi aman yang disetujui

c.       Mempengaruhi peralatan yang sangat penting untuk keselamatan

d.      Mengakibatkan bahaya yang mengurangi margin keselamatan yang ada.

 

Prosedur untuk mengendalikan modifikasi harus dilaksanakan untuk menjamin agar disain, pembuatan, pemasangan dan pengujian terhadap modifikasi tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Prosedur ini memuat antara lain:

a.       Uraian tentang usulan modifikasi

b.      Pembenaran/alasan tentang perlunya modifikasi

c.       Ketentuan dan persyaratan disain

d.      Pengkajian keselamatan yang mendukung modifikasi

e.       Proses pembuatan

f.       Prosedur pemasangan

g.      Proses komisioning

h.      Pengujian dan inspeksi terhadap modifikasi lengkap

i.        Penilaian prosedur operasi dan prosedur kedaruratan

j.        Pemutakhiran dokumentasi

k.      Persyaratan khusus untuk pelatihan, dan perizinan ulang bagi operator

l.        Persyaratan jaminan kualitas.

 

Pelaksanaan modifikasi harus dioptimasi dengan penekanan pada pengurangan paparan radiasi pekerja yang terlibat. BAPETEN dapat mewajibkan Pengusaha Instalasi mengadakan perubahan instalasi demi kesehatan dan keselamatan.

Instalasi nuklir yang telah melakukan modifikasi yang mempengaruhi keselamatan, misalnya:

a.       Penggantian jenis elemen bakar RSG dari oksida menjadi silisida

b.      Perubahan tingkat daya reaktor Triga Mark II – Bandung dari 1 MW menjadi 2 MW

c.       Perubahan sistem instrumentasi kendali Triga Mark II Bandung

 

2.1.5.         Pernyataan Pembebasan dari Pengawasan BAPETEN

Dalam hal kegiatan dekomisioning reaktor nuklir dinyatakan telah selesai dilaksanakan, pengusaha instalasi nuklir dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BAPETEN untuk memperoleh Pernyataan Pembebasan.  Untuk mendapatkan Pernyataan Pembebasan pengusaha instalasi nuklir harus menyampaikan dokumen mengenai:

a.       hasil pelaksanaan kegiatan dekomisioning reaktor nuklir;

b.      hasil pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif; dan

c.       hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan, termasuk hasil pengujian paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan luar tapak.

Dalam hal dokumen tersebut diatas telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Kepala BAPETEN menerbitkan Pernyataan Pembebasan.

 

Tabel 1. Dokumen persyaratan izin pada setiap tahap perizinan

TAHAP

Dokumen yang dipersyaratkan secara Teknis

ADMINISTRASI

·            bukti pembentukan Badan Pelaksana, Badan  Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta;

·            izin atau persyaratan lain sesuai peraturan  perundang-undangan.

EVALUASI TAPAK

·            Program Jaminan Mutu Evaluasi Tapak

·            Program Evaluasi Tapak

TAPAK

·            Bukti pembentukan lembaga pemohon

·            Izin atau persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan

·            Laporan Evaluasi Tapak

·            Data utama reaktor nuklir yang akan dibangun

·            Daftar Informasi Desain Pendahuluan

·            Rekaman pelaksanaan Program Jaminan Mutu Evaluasi Tapak

KONSTRUKSI

·            Laporan Analisis Keselamatan (LAK) Pendahuluan

·            Desain rinci reaktor nuklir

·            Laporan Analisis Keselamatan Probabilistik (LAKPr) untuk reaktor daya komersial

·            Program konstruksi

·            Daftar Informasi Desain

·            Sistem Keamanan Nuklir Pendahuluan, yang menguraikan rencana proteksi fisik terhadap fasilitas

·            Program Jaminan Mutu Konstruksi

·            Rekomendasi/keputusan kelayakan lingkungan hidup dari instansi yang bertanggung jawab

·            Bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan konstruksi

KOMISIONING

·            Program Komisioning

·            Laporan hasil kegiatan konstruksi, termasuk hasil uji fungsi terhadap struktur, sistem dan komponen reaktor nuklir

·            Gambar sistem reaktor nuklir terbangun

·            Sistem Seifgard dan Sistem Keamanan Nuklir

·            Program Kesiapsiagaan Nuklir

·            Program Jaminan Mutu Komisioning

·            Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

·            Bukti jaminan finansial untuk pertanggungjawaban kerugian nuklir

·            Bukti jaminan finansial untuk melaksanakan dekomisioning reaktor nuklir

OPERASI

·            LAK Akhir yang antara lain memuat hasil komisioning, Batasan dan Kondisi Operasi (BKO), dan program dekomisioning

·            Lampiran Fasilitas seifgard bahan nuklir

·            Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) selama komisioning

·            Program Jaminan Mutu Operasi

·            Bukti kemampuan finansial untuk melaksanakan operasi reaktor nuklir

DEKOMISIONING

·            Program Dekomisioning

·            Program Jaminan Mutu Dekomisioning

OPERASI GABUNGAN

·            sertifikat desain dari Badan Pengawas negara pemasok;

·            laporan analisis keselamatan;

·            laporan analisis keselamatan probabilistik untuk reaktor daya komersial;

·            desain rinci reaktor nuklir;

·            dokumen Inspection Test Analysis and Acceptance Criteria;

·            izin pemanfaatan bahan nuklir;

·            Daftar Informasi Desain;

·            Lampiran Fasilitas Seifgard;

·            Sistem Keamanan Nuklir;

·            program jaminan mutu konstruksi, komisioning, dan operasi;

·            program kesiapsiagaan nuklir

MODIFIKASI/UPGRADING

·            Program Modifikasi/Up-grading.

·            Jadwal Modifikasi/Up-grading.

·            Program Jaminan Mutu untuk kegiatan Modifikasi/Up-grading.

PERNYATAAN PEMBEBASAN DARI PENGAWASAN BAPETEN

·            hasil pelaksanaan kegiatan dekomisioning reaktor nuklir;

·            hasil pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif; dan

·            hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan, termasuk hasil pengujian paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan luar tapak.

Gambar  1. Tahapan Perizinan Instalasi Nuklir (removed by author*)

 

 

III. PROSEDUR PERIZINAN

Prosedur penerbitan izin untuk instalasi nuklir cukup sederhana (lihat pada Gambar 2). Pertama-tama pemohon izin mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir permohonan izin disertai dengan dokumen persyaratan izin. Kemudian BAPETEN c.q Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) melakukan evaluasi. BAPETEN melaksanakan 2 (dua) jenis evaluasi terhadap setiap dokumen permohonan izin yaitu evaluasi administratif dan evaluasi teknis. Evaluasi administratif menghasilkan pernyataan bahwa dokumen permohonan izin tersebut lengkap sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi teknis. Evaluasi teknis mencakup evaluasi pemenuhan terhadap kriteria penerimaan teknis. Jika diperlukan akan dilakukan verifikasi ke fasilitas pemohon izin untuk mengetahui kebenaran data yang disampaikan dan apakah fasilitas tersebut memadai. Setelah dilakukan evaluasi teknis termasuk verifikasi maka akan keluar keputusan penilaian permohonan izin. Apabila permohonan izin tersebut diterima maka DPIBN akan menyampaikan pemberitahuan tagihan pembayaran tarif PNBP izin dimaksud. Setelah pemohon izin melakukan pembayaran biaya izin, maka BAPETEN akan melakukan penerbitan izin dan pengiriman izin kepada pemohon.

 

Gambar 2. Proses Perizinan instalasi nuklir (removed by author*)
IV
. SANKSI ADMINISTRATIF dan SANKSI PIDANA

 

3.1. Sanksi Administratif

Dalam Peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir dan Keputusan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2006 tentang Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor, dijelaskan bahwa sanksi administratif diberikan dalam bentuk 3 (tiga) hal yaitu:

a.       Peringatan tertulis

b.      Pembekuan izin

c.       Pencabutan izin

 

Untuk Instalasi nuklir (reaktor nuklir) sanksi administratif diatur di bab. VI. Sanksi Administratif Pasal 36 Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir dinyatakan:

Ayat 1    : Pengusaha instalasi nuklir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), atau Pasal 21 ayat (3) diberikan peringatan tertulis.

Ayat 2    : Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan peringatan tertulis, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali

Ayat 3    : Apabila jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha instalasi nuklir tidak mematuhi, Kepala BAPETEN dapat membekukan izin paling lama 2 (dua) tahun sejak perintah pembekuan dikeluarkan.

Ayat 4   : Apabila pengusaha instalasi nuklir tetap tidak mematuhi peringatan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPETEN mencabut izin.

Selanjutnya pada pasal 37 Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2006 dinyatakan: Kepala BAPETEN mencabut izin komisioning, izin operasi atau izin operasi gabungan jika pengusaha instalasi nuklir yang karena kelalaian atau kesengajaannya menimbulkan kecelakaan nuklir setelah diadakan penilaian oleh Kepala BAPETEN.

 

Untuk Instalasi nuklir (Instalasi Nuklir Non Reaktor) sanksi administratif diatur di Bab. VI. Sanksi Administratif Pasal 33 keputusan kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2006 tentang Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor dinyatakan:

Ayat 1    :Pengusaha Instalasi Nuklir yang melanggar Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan ini, diberikan peringatan tertulis oleh Kepala BAPETEN.

Ayat 2    : Jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan peringatan, dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) kali apabila dianggap perlu.

Ayat 3    : Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak diindahkan, Kepala BAPETEN dapat membekukan izin yang dimiliki selama 1 (satu)  tahun  sejak perintah pembekuan dikeluarkan.

Ayat 4    : Apabila Pengusaha Instalasi Nuklir tetap tidak mengindahkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin dapat dicabut oleh Kepala BAPETEN.

Selanjutnya pada pasal 34 keputusan kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2006 tentang Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor dinyatakan:

Ayat 1    : Kepala BAPETEN dapat langsung membekukan izin INNR tanpa melalui peringatan tertulis terlebih dahulu apabila Pengusaha Instalasi Nuklir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) ayat(2), (3),(4) yang menimbulkan bahaya radiasi terhadap keselamatan pekerja, masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

Ayat 2    : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembekuan izin, Pengusaha Instalasi Nuklir tidak memenuhi ketentuan yang menjadi alasan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN dapat mencabut izin.

 

 

3.2. Sanksi Pidana

UU No. 10 Tahun 1997 Bab VIII mengatur Ketentuan Pidana bagi pelanggaran terhadap kewajiban memiliki izin bagi perorangan/badan yang:

a.       memanfaatkan tenga nuklir (Pasal 17 ayat (1)).

b.      membangun dan mengoperasikan reaktor atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir (Pasal 17 ayat (2)).

c.       petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion (Pasal 19 ayat (1)).

 

Untuk reaktor nuklir sanksi pidana diatur di Bab VIII. Ketentuan Pidana Pasal 41 UU No. 10 Tahun 1997  dinyatakan:

Ayat 1    : Barang siapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat 2    : Barang siapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat 3    : Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

 

Untuk petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion sanksi pidana diatur di Bab VIII. Ketentuan Pidana Pasal 42 UU No. 10 Tahun 1997  dinyatakan:

Ayat 1    : Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat 2    : Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

 

Untuk bahan nuklir sanksi pidana diatur di Bab VIII. Ketentuan Pidana Pasal 43 UU No. 10 Tahun 1997  dinyatakan:

Ayat 1    : Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat 2    : Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

 

 

 IV. KESIMPULAN

Dengan diterbitkan izin terhadap instalasi nuklir maka BAPETEN memberi jaminan bahwa pembangunan dan pengoperasian termasuk dekomisioning instalasi nuklir tidak akan membahayakan pekerja, masyarakat dan lingkungan.

BAPETEN telah memiliki infrastuktur yang memadai dalam rangka melakukan pelayanan perizinan instalasi nuklir.

 

V. DAFTAR PUSTAKA

 

 

1.      UU 10 Tahun 1997 Ketenaganukliran.

2.      Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

3.      Peraturan Pemerintah  No. 43 tentang Perizinan Reaktor Nuklir tahun 2006.

4.      Peratutan Kepala BAPETEN No.05 Tahun 2007 tentang Ketentuan Keselamatan Tapak PLTN.

5.      Keputusan Kepala BAPETEN No.05/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan Disain Reaktor Penelitian.

6.      Keputusan Kepala BAPETEN No.06/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir.

7.      Keputusan Kepala BAPETEN No.07/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Jaminan Kualitas Instalasi Nuklir.

8.      Keputusan Kepala BAPETEN No. 10/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Ketentuan Keselamatan Operasi Reaktor Penelitian.

9.      Keputusan Kepala BAPETEN No.17/Ka-BAPETEN/IX-99 tentang Persyaratan untuk Memperoleh Izin Bagi Petugas pada Instalasi Nuklir dan Instalasi yang Memanfaatkan Radiasi Pengion.

10.  Keputusan Kepala BAPETEN No.04-P/Ka-BAPETEN/I-03 tentang Pedoman Pelatihan Operator dan Supervisor.

11.  Draft Pedoman Petugas Perawatan dan Perbaikan, Tahun 2005.

 

About teteh ai

hi~ i am ai now i am a student in KAIST with major nuclear engineering, i also still officially work for Nuclear Energy Regulatory Body in Indonesia, ...lets go nuclear!!
This entry was posted in Nuclear Licensing and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s