Kajian Permasalahan Perizinan “Tenorm” di Provinsi Bangka Belitung

KAJIAN PERMASALAHAN PERIZINAN ‘TENORM’ DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

ABSTRAK

KAJIAN PERMASALAHAN PERIZINAN ‘TENORM’ DI PROVINSI BANGKA DAN BELITUNG. Perizinan pemanfaatan bahan nuklir khususnya TENORM terhadap perusahaan pengolahan timah di Provinsi Bangka-Belitung, permasalahan dan tantangannya bagi BAPETEN disajikan dalam makalah ini. Sosialisasi mengenai tata cara dan persyaratan perizinan pemanfaatan bahan nuklir telah diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir telah banyak dilakukan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal tersebut ditunjukkan cukup banyaknya perusahaan penghasil dan pemanfaat TENORM di Provinsi Bangka Belitung yang belum memiliki izin pemanfaatan bahan nuklir (TENORM). Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dalam bentuk penerbitan izin diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Tujuan kajian permasalahan perizinan ‘TENORM’ adalah untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi BAPETEN, khususnya Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, dalam  pelaksanaan pengawasan pemanfaatan bahan nuklir khususnya TENORM serta solusi agar kegiatan pengawasan tersebut dapat dilakukan secara efektif mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

 

Kata kunci: Perizinan, TENORM, Bahan Nuklir.

 

ABSTRACT

ASSESMENT OF TENORM LICENSING PROBLEMS IN BANGKA BELITUNG PROVINCE. The licensing for utilization of nuclear materials, expecially TENORM  for companies in Bangka-Belitung Province, problems and challenge for BAPETEN have been presented in this paper. The Method and Requirement for licensing of the  utilization of nuclear materials have already been given  in accordance to the Goverment regulation No. 64 year 2000 on The utilization of nuclear energy, however the effectiveness still has not been satisfactory. The uneffectiveness of the licensing socialization shown by the fact that there are still a lot off companies at Bangka Belitung Province doesn’t have Nuclear material licencees from BAPETEN.  Control of the utilization of nuclear energy in the form of licensing is required to ensured nuclear safety for worker, people and environment from radioactive releases.

This paper described the problems which have been faced by BAPETEN, especially the Directorate for License of Nuclear Installations and materials, in controlling the utilization of nuclear material, especially TENORM, and  also the solution to ensure that the implementation can be conducted effectively following the establish requirement.

 

Keywords: Licensing, TENORM, Nuclear Material.


I. Pendahuluan

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) merupakan Lembaga  Pemerintah Non Departemen yang terpisah dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Menurut  Pasal 28 Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Pasal 31 BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian BAPETEN mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran pasal 17 ayat (1), setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive Material) adalah suatu material hasil proses dari material kategori bahan NORM (Naturally Occuring Radioactive Material) yang mengandung radioaktif lebih besar dibanding radioaktif pada NORM. TIN SLAG, Ilmenit dan Monazit adalah hasil samping dari proses pemurnian/smelting pasir timah (TENORM). TIN SLAG, Ilmenit dan Monazit mengandung zat radioaktif 228Th, 228Ra, 226Ra dan 40K dalam jumlah yang melampaui batas dari pengecualian izin seperti yang disebutkan dalam Keputusan Kepala No. 019/Ka-BAPETEN/IV-00 tentang Pengecualian dari kewajiban Memiliki Izin Pamanfaatan Tenaga Nuklir.

Tujuan kajian permasalahan perizinan ‘TENORM’ adalah untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi BAPETEN, khususnya Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, dalam  pelaksanaan pengawasan pemanfaatan bahan nuklir khususnya TENORM serta solusi agar kegiatan pengawasan tersebut dapat dilakukan secara efektif mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam makalah ini dilakukan kajian terhadap permasalahan perizinan ‘TENORM’ yang ada di provinsi Bangka Belitung untuk mengetahui sejauh mana perusahaan pengolah timah yang ada di provinsi Bangka Belitung  telah mengetahui peraturan ketenaganukliran serta ketentuan/persyaratan perizinannya.

II. Perizinan TENORM

II.1. Latar belakang

Di alam ada material-material yang secara alamiah telah mengandung zat radioaktif yang dikenal dengan NORM (Naturally Occuring Radioactive Material) radionuklida yang terkandung didalamnya adalah U-238, Th-232,  bersama dengan anak luruhnya Ra-226, Pb-210, Po-210, Ra-228 dan Th-228. Pasir yang ada dalam tambang timah mengandung bahan radioaktif (misal Th-232), termasuk dalam kategori NORM yang merupakan bahan radioaktif yang terbentuk secara alami.

Dalam Keputusan Kepala BAPETEN No. 019/Ka-BAPETEN/IV-00 tentang Pengecualian dari kewajiban Memiliki Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir, terdapat daftar unsur radionuklida bahan nuklir dan aktivitas/konsentrasi maksimum yang dikecualikan dari memiliki izin pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.

Berdasarkan hasil analisis dari BAPETEN tahun 2002[6] (lihat Tabel 1) dan hasil analisis dari PT. Kobatin tahun 2005, TIN SLAG, Ilmenit dan Monazit mengandung zat radioaktif 228Th, 228Ra, 226Ra dan 40K dalam jumlah yang melampaui batas dari pengecualian izin KepKa No. 019/Ka-BAPETEN/IV-00[4] tentang Pengecualian dari kewajiban Memiliki Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir. Oleh karena itu maka Pemanfaatan Bahan Nuklir (TENORM) wajib memiliki izin. 

 

Tabel 1. Hasil Kajian Tim BAPETEN Tahun 2002

No

Jenis contoh

KandunganTh-228 (Bq/gr)

Batas pengecualian

SK 19/2000, (Bq/gr)

1 Pembuangan akhir monazite di Bemban

27,182

1

2 Pembuangan akhir monazite + tanah Bemban baru

17,069

3 Pembuangan akhir monazite lama

40,511

4 Slag dumping 7 (Slag II di sumur 7)

12,825

5 Buangan proses smelter

14,065

6 Padatan dari Bin Ilmenit

2,749

7 Tanah Koba Tin (Slag I)

5,843

Provinsi Bangka Belitung memiliki kekayaan sumber daya alam mineral yang cukup melimpah, hal tersebut ditandai dengan cukup banyaknya jumlah penambang timah baik milik negara, swasta dan rakyat. Dengan demikian cukup banyak penambang timah tersebut yang juga menyimpan hasil samping tambang timah tersebut bahkan dimanfaatkan dan dijual secara bebas. Mengingat hasil samping tambang timah (TENORM) memiliki kandungan zat radioaktif yang melebihi batas pengecualian maka perusahaan pemanfaat TENORM tersebut wajib memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN terlebih dahulu. Adapun persetujuan untuk mendapatkan izin tersebut menurut Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2000[3] tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, pasal 3 sebagaimana disampaikan pada butir II.2.

Dengan adanya kandungan zat radioaktif tersebut, maka TENORM tersebut dapat menimbulkan masalah radiologi, jika masuk kedalam tubuh manusia, baik melalui pernapasan, pencernaan, luka pada kulit dan mata. Oleh sebab itu, pekerja harus menggunakan peralatan protektif seperti masker untuk pelindung pernapasan, serta sarung tangan agar jika terjadi luka tidak langsung tersentuh dengan TENORM.

II.2. Persyaratan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir

Persyaratan penerbitan izin pemanfaatan bahan nuklir dalam hal ini TENORM didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

  • – Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
  • – Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
  • – Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2000 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif.

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran pasal 17 ayat (1) diterangkan bahwa, setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

Persyaratan dalam perizinan pemanfaatan bahan nuklir terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  64 tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, yaitu :

  1. Mempunyai izin usaha atau izin lain dari instansi yang bersangkutan;
  2. Mempunyai fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan;
  3. Mempunyai petugas ahli yang memenuhi kualifikasi untuk pemanfaatan tenaga nuklir;
  4. Mempunyai peralatan teknik dan peralatan keselamatan radiasi yang diperlukan untuk pemanfaatan tenaga nuklir; dan
  5. Memiliki prosedur kerja yang aman bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

 II.3. Prosedur Penerbitan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir

Prosedur penerbitan izin pemanfaatan bahan nuklir cukup sederhana. Pertama-tama pemohon izin mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir permohonan izin pemanfaatan bahan nuklir disertai dengan dokumen persyaratan izin. Kemudian BAPETEN c.q Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) melakukan evaluasi. BAPETEN melaksanakan 2 (dua) jenis evaluasi terhadap setiap dokumen permohonan izin yaitu evaluasi administratif dan evaluasi teknis. Evaluasi administratif menghasilkan pernyataan bahwa dokumen permohonan izin tersebut lengkap sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi teknis. Evaluasi teknis mencakup evaluasi pemenuhan terhadap kriteria penerimaan teknis. Jika diperlukan akan dilakukan verifikasi ke fasilitas pemohon izin untuk mengetahui kebenaran data yang disampaikan dan apakah fasilitas tersebut memadai. Setelah dilakukan evaluasi teknis termasuk verifikasi maka akan keluar keputusan penilaian permohonan izin. Apabila permohonan izin tersebut diterima maka DPIBN akan menyampaikan pemberitahuan tagihan pembayaran tarif PNBP izin dimaksud. Setelah pemohon izin melakukan pembayaran biaya izin, maka BAPETEN akan melakukan penerbitan izin dan pengiriman izin kepada pemohon.

III.   Pembahasan

III.1.Status Izin TENORM

Pada Tabel 2.[8] terlihat data perizinan pemanfaatan bahan nuklir (TENORM) di provinsi Bangka-Belitung sampai dengan bulan Juni 2007, yang menunjukkan bahwa PT. Koba Tin dan PT. Tambang Timah memiliki izin pemanfaatan lebih dari satu buah. PT. Koba Tin memiliki 2 (dua) buah lokasi penyimpanan yaitu di sumur 7 dan Bemban sehingga diberikan 2 (dua) buah izin pemanfaatan. PT. Tambang Timah memiliki 3 (tiga) buah lokasi penyimpanan yaitu di muntok, pemali dan kundur sehingga diberikan 3 (tiga) buah izin pemanfaatan.

PT. Bukit Timah, CV. Supplindo Nugraha Persada, CV. Donna Kembara Jaya , CV. DS. Jaya Abadi, PT. Bangka Putra Karya, dan PT. Mutiara Prima Sejahtera masing-masing memiliki 1 (satu) buah izin pemanfaatan yaitu izin pemanfaatan untuk tujuan penyimpanan. Prosentase Izin pemanfaatan yang diterbitkan oleh BAPETEN untuk menyimpan Tin Slag besarnya lebih dari 70% (tujuh puluh persen).

III.2.Hasil Evaluasi Perizinan TENORM

Smelter (perusahaan penambang/pengolah timah) dan perusahaan penyimpan TENORM cukup banyak jumlahnya di provinsi Bangka-Belitung. Sebelum tahun 2005, hanya 2 (dua) perusahaan di Provinsi Bangka Belitung yang memiliki izin pemanfaatan bahan nuklir dari BAPETEN yaitu PT. Kobatin dan PT. Tambang Timah.  Pada tahun 2005 BAPETEN melakukan sosialisasi di Provinsi Bangka Belitung dan setelah tahun tersebut hingga tahun 2007 ini sudah bertambah 7 (tujuh) perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan bahan nuklir dari BAPETEN. Hingga saat ini telah ada 9 (sembilan) perusahaan yang memiliki izin dari BAPETEN. Karena TENORM mempunyai potensi bahaya radiasi, maka untuk memanfaatkannya diperlukan petugas ahli yang terkualifikasi dan teruji kemampuannya sesuai yang ditentukan dalam Keputusan Kepala No. 17/Ka-Bapeten/IX-99[5]. Selain itu diperlukan juga peralatan dan fasilitas yang memadai, disertai dengan prosedur kerja yang aman bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup. Persyaratan perizinan pemanfatan bahan nuklir (TENORM) adalah  sesuai dengan persyaratan pada butir II.2.

Pada Tabel 2 dapat dilihat tentang hasil evaluasi terhadap perusahaan pemohon izin pemanfaatan bahan nuklir (TENORM) yang berasal dari provinsi Bangka-Belitung untuk memenuhi ketentuan/persyaratan yang dikeluarkan oleh Bapeten. Informasi mengenai evaluasi perizinan pemanfaatan bahan nuklir (TENORM) ini diperoleh dari hasil pengumpulan data perizinan dan hasil verifikasi perizinan dengan pihak pemohon izin.

Pada Tabel 3[8] tersebut terlihat bahwa yang salah satu yang seringkali menjadi kendala dalam pemohon izin adalah kekurang tersedianya petugas ahli (dalam hal ini PPR), ada 3 (tiga) orang PPR yang bekerja di 3 (tiga) perusahaan. Hal tersebut diperbolehkan mengingat jarak antar satu tempat penyimpanan TENORM dengan tempat penyimpanan yang lain cukup berdekatan, selain itu jumlah PPR di provinsi Bangka Belitung yang terbatas juga menjadi hambatan. Sesuai dengan database di BAPETEN (Balis Online) jumlah PPR industri di Provinsi Bangka-Belitung memang hanya berjumlah ± 4 (empat) orang. [7]

 

Tabel. 2. Status Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir (TENORM) di Provinsi Bangka Belitung s/d Juni 2007

PT. Koba Tin – Bangka,
No. No. Izin Masa Laku Bahan Nuklir Tujuan Pemanfaatan
  • 1.
215/IB/PKBN/25-II/2004 24 Pebruari 2009 Thorium alam dalam slag timah ThO. Izin Penyimpanan di daerah sumur 7.
  • 2.
295/IB/DPI/15-V/2007 14 Mei 2011 Monazite, Ilmenite da Tin Slag Izin penyimpanan di Bemban.
PT. Tambang Timah – Bangka
  • 1.
244/IB/DPIBN/7-VI/2005 Rev. 1 6 Juni 2010 Monazite High Grade, Monazite Low Grade dan Terak II. Izin Penyimpanan di Muntok.
  • 2.
251/IB/DPIBN/30-IX/2005 29 September 2010 Monazite dan Zircon Izin Penyimpanan di Pemali.
  • 3.
254/IB/DPIBN/26-X/2005 Rev. 1 25 Oktober 2010 Ilmenit dan Terak II. Izin Penyimpanan di Kundur.
CV. Supplindo Nugraha Persada – Bangka,
  • 1.
270/IB/DPI/1-VIII/2006 31 Juli 2011 Tin Slag. Pengolahan dan Penyimpanan.
PT. Mutiara  Prima Sejahtera – Bangka,
  • 1.
273/IB/DPI/29-VIII/2006 28 Agustus 2011 Monazite dan Ilemenite. Penyimpanan.
CV. DS. Jaya Abadi – Bangka,
  • 1.
284/IB/DPI/26-II/2007 25 Februari 2012 Tin Slag II. Penyimpanan.
PT. Bangka Putra Karya – Bangka,
  • 1.
285/IB/DPI/26-II/2007 25 Februari 2012 Tin Slag II. Penyimpanan.
CV. Donna Kembara Jaya – Bangka,
  • 1.
291/IB/DPI/29-III/2007 28 Maret 2012 Tin Slag. Penyimpanan.
PT. Bukit Timah – Bangka,
  • 1.
292/IB/DPI/29-III/2007 28 Maret 2012 Tin Slag. Penyimpanan.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Terhadap Perusahaan Pemohon Izin Pemanfaatan

Bahan Nuklir (TENORM)  yang berasal dari Provinsi Bangka-Belitung

No.

Persyaratan/ketentuan

Peraturan

Hasil Kajian

Nama Perusahaan

Keterangan

1. Mempunyai izin usaha atau izin lain dari instansi yang bersangkutan; PP 64/2000pasal 3 PT. Tambang Timah , PT. Kobatin, PT. Bukit Timah, CV. Supplindo Nugraha Persada, CV. Venus Inti Perkasa, CV. Donna Kembara Jaya , CV. DS. Jaya Abadi, PT. Bangka Putra Karya, PT. Mutiara Prima Sejahtera Telah mempunyai izin usaha atau izin lain dari instansi yang bersangkutan antara lain: SIUP, TDP dan Akte notaris
2. Mempunyai fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan; PP 64/2000pasal 3 PT. Tambang Timah , PT. Kobatin, PT. Bukit Timah, CV. Supplindo Nugraha Persada, CV. Venus Inti Perkasa, CV. Donna Kembara Jaya , CV. DS. Jaya Abadi, PT. Bangka Putra Karya, PT. Mutiara Prima Sejahtera Lokasi penyimpanan baik, Cukup terisolir, Lokasi tersebut dijaga oleh satpam selama 24 jam, proteksi fisik cukup baik.
3. Mempunyai petugas ahli yang memenuhi kualifikasi untuk pemanfaatan tenaga nuklir (dalam hal ini yang dimaksud adalah Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang sudah mendapatkan Surat Izin Bekerja (SIB) dari BAPETEN); PP 64/2000pasal 3SK No. 17/1999Pasal 6   PT. Tambang Timah Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang ada di PT. Tambang Timah atas nama Saudara Ebi Wibisana.
PT. Kobatin Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang ada di PT. Koba Tin atas nama Saudara ade kelana, selain itu Sdr. Ade kelana juga dikontrak juga sebagai PPR di CV. Supplindo Nugraha Persada dan PT. Mutiara Prima Sejahtera
PT. Bukit Timah Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang ada di PT. Bukit Timah atas nama Saudari Ririn Irianti, S.Si. tercatat sebagai PPR di CV. Donna Kembara Jaya. Dengan demikian  Saudari Ririn Irianti, S.Si. bekerja sebagai PPR di dua perusahaan. Diharapkan dimasa yang akan datang agar PT. Bukit Timah memiliki PPR sendiri.
CV. Supplindo Nugraha Persada Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang ada CV. Supplindo Nugraha Persada di atas nama Saudara Ade Kelana tercatat sebagai PPR di PT. Kobatin. Dengan demikian  Saudara Ade Kelana bekerja sebagai PPR di tiga perusahaan. Diharapkan dimasa yang akan datang agar CV. Supplindo Nugraha Persada memiliki PPR sendiri.
CV. Venus Inti Perkasa Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang ada di CV. Venus Inti Perkasa atas nama Saudari Rebiyanti, S.T. tercatat sebagai PPR di CV. DS. Jaya Abadi. Dengan demikian  Saudari Rebiyanti, S.T. bekerja sebagai PPR di tiga perusahaan. Diharapkan dimasa yang akan datang agar CV. Venus Inti Perkasa memiliki PPR sendiri.
CV. Donna Kembara Jaya Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang ada di CV. Donna Kembara Jaya atas nama Saudari Ririn Irianti, S.Si., selain itu Saudari Ririn Irianti, S.Si.juga dikontrak juga sebagai PPR di PT. Tambang Timah.
CV. DS. Jaya Abadi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang ada di CV. D. Jaya Abadi atas Saudari Rebiyanti, S.T., selain itu Saudari Rebiyanti, S.T.  juga dikontrak juga sebagai PPR di PT. Bangka Putra Karya dan CV. Venus Inti Perkasa.
PT. Bangka Putra Karya Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang ada di PT. Bangka Putra Karya atas nama Saudari Rebiyanti, S.T. tercatat sebagai PPR di CV. DS. Jaya Abadi. Dengan demikian  Saudari Rebiyanti, S.T. bekerja sebagai PPR di tiga perusahaan. Diharapkan dimasa yang akan datang agar CV. Venus Inti Perkasa memiliki PPR sendiri.
PT. Mutiara Prima Sejahtera Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang ada PT. Mutiara Prima Sejahtera di atas nama Saudara Ade Kelana tercatat sebagai PPR di PT. Kobatin. Dengan demikian  Saudara Ade Kelana bekerja sebagai PPR di tiga perusahaan. Diharapkan dimasa yang akan datang agar PT. Mutiara Prima Sejahtera memiliki PPR sendiri.
4. Mempunyai peralatan teknik dan peralatan keselamatan radiasi yang diperlukan untuk pemanfaatan tenaga nuklir (surveymeter radiasi, film badge, TLD, masker, sarung tangan dan lain-lain); dan PP 64/2000pasal 3 PT. Tambang Timah , PT. Kobatin, PT. Bukit Timah, CV. Supplindo Nugraha Persada, CV. Venus Inti Perkasa, CV. Donna Kembara Jaya , CV. DS. Jaya Abadi, PT. Bangka Putra Karya, PT. Mutiara Prima Sejahtera Telah mempunyai peralatan teknik dan peralatan keselamatan radiasi yang diperlukan untuk pemanfaatan tenaga nuklir antara lain: : survey meter  radiasi, TLD, masker dan sarung tangan untuk setiap pekerja.
5. Memiliki prosedur kerja yang aman bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.  PP 64/2000pasal 3 PT. Tambang Timah , PT. Kobatin, PT. Bukit Timah, CV. Supplindo Nugraha Persada, CV. Venus Inti Perkasa, CV. Donna Kembara Jaya , CV. DS. Jaya Abadi, PT. Bangka Putra Karya, PT. Mutiara Prima Sejahtera Prosedur kerja yang dimiliki cukup jelas dan aman bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

III.3.Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan di Provinsi Bangka belitung terkait dengan perizinan TENORM antara lain sebagai berikut:

III.3.1.Permasalahan Sosialisasi tentang TENORM di Provinsi Bangka Belitung

  • Ketidaktahuan aparatur pemerintah setempat, perusahaan penambang/penyimpan TENORM, dan masyarakat tentang adanya bahaya radiasi pada TENORM.
  • Ketidaktahuan aparatur pemerintah setempat, perusahaan penambang/penyimpan TENORM, dan masyarakat tentang wewenang BAPETEN terhadap perizinan pemanfaatan bahan nuklir (TENORM).
  • Sosialisasi yang dilakukan oleh BAPETEN belum tepat sasaran (tidak seluruh stake holder terkait diundang) yang mengakibatkan aparatur pemerintah setempat, perusahaan penambang/penyimpan TENORM, dan masyarakat belum memahami ketentuan mengenai perizinan pemanfaatan bahan nuklir (TENORM).

III.3.2.Permasalahan yang dihadapi pemohon izin pemanfaatan bahan nuklir (TENORM)

  • Kesulitan memenuhi persyaratan petugas ahli (yang biasa diterjemahkan sebagai PPR) dikarenakan belum cukup tersedianya tenaga PPR di Provinsi Bangka Belitung,

III.4. Solusi Permasalahan

III.4.1. Solusi Permasalahan Sosialisasi tentang TENORM di Provinsi Bangka Belitung

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan diperlukan sosialisasi oleh BAPETEN tentang ketentuan ketenaganukliran terutama tentang perizinan pemanfaatan bahan buklir (TENORM) yang tepat sasaran. Sosialisasi dapat dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki tupoksi sosialisasi yaitu Biro Hukum dan Organisasi. Dari sosialisasi, diharapkan seluruh stake holder terkait memahami ketentuan ketenaganukliran sehingga pemohon izinpun meningkat dan kerjasama dengan pemerintah provinsi Bangka-Belitung dapat berjalan dengan baik misalnya sebelum diterbitkannya izin ekspor TENORM ke luar negeri dari Departemen perindustrian dan perdagangan, pemohon izin terlebih dahulu diharuskan memiliki izin pemanfaatan untuk tujuan ekspor dari BAPETEN.

III.4.2. Solusi Permasalahan yang dihadapi pemohon izin pemanfaatan bahan nuklir (TENORM)

Dalam rangka memberikan solusi  yang dihadapi pemohon izin pemanfaatan bahan nuklir (TENORM) terkait dengan petugas ahli, BAPETEN sementara waktu ini memberikan kebijakan diperbolehkan perusahaan pemohon izin untuk mengontrak PPR dengan syarat lokasi fasilitas berdekatan dan mendapat persetujuan dari perusahaan tempat PPR tersebut bekerja.

IV.   Kesimpulan

Perizinan pemanfataan bahan nuklir (TENORM) harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BAPETEN, karena TENORM memiliki kandungan zat radioaktif yang berbahaya apabila tidak diawasi.

Dalam menerbitkan izin tersebut BAPETEN c.q direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir memiliki cukup banyak kendala dikarenakan perusahaan pemohon izin seringkali tidak memahami persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu  harus segera dilakukan sosialisasi ke Provinsi Bangka Belitung oleh BAPETEN yang akan dikoordinir oleh BHO tentang peraturan ketenaganukliran terutama tentang perizinan pemanfaatan bahan nuklir (TENORM).

Daftar Pustaka

  • Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
  • Peraturan Pemerintah No. 64/2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
  • Peraturan Pemerintah No. 26/2000 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif.
  • Keputusan Kepala BAPETEN No. 019/Ka-BAPETEN/IV-00 tentang Pengecualian dari kewajiban Memiliki Izin Pamanfaatan Tenaga Nuklir
  • Keputusan Kepala Bapeten No. 17/Ka-Bapeten/IX-99 tentang Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Bagi Petugas Pada Instalasi Nuklir Dan Instalasi Yang Memanfaatkan Radiasi Pengion.
  • Hasil kajian Tim BAPETEN di Bangka Belitung Tahun 2002
  • Balis Online, Data Base Petugas Proteksi Radiasi
  • Dokumen perizinan pemanfaatan bahan nuklir

 

 

 

About teteh ai

hi~ i am ai now i am a student in KAIST with major nuclear engineering, i also still officially work for Nuclear Energy Regulatory Body in Indonesia, ...lets go nuclear!!
This entry was posted in Nuclear Licensing and tagged , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Kajian Permasalahan Perizinan “Tenorm” di Provinsi Bangka Belitung

  1. menanyakan pengiriman slag ke luar negeri
    dan berapa remiten yang harus dikeluarkan

  2. teteh ai says:

    pak deddy, permasalahan pengiriman ke luar negeri saat ini masih dalam pembahasan di BAPETEN dan departemen terkait seperti departmen perdagangan/perindustrian, dll.
    Hingga saat ini BAPETEN tidak mengijinkan untuk slag dikirim ke luar negeri (ekspor).

  3. Syahrir says:

    Ini kalau mau di-quote, authornya siapa? atau penulisan lengkap reference-nya bagaimana?

    • teteh ai says:

      Ai Melani, Yanuar Wahyu Wibowo, Zulkarnain, KAJIAN PERMASALAHAN PERIZINAN ‘TENORM’ DI PROVINSI BANGKA BELITUNG, Seminar Nasional Keselamatan Nuklir BAPETEN,Jakarta, Agustus 2007.

  4. deddy hartady says:

    Posedur penerbitan izin pemanfaatan bahan nuklir cukup sederhana. Pertama-tama pemohon izin mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir permohonan izin pemanfaatan bahan nuklir disertai dengan dokumen persyaratan izin. Kemudian BAPETEN c.q Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) melakukan evaluasi. BAPETEN melaksanakan 2 (dua) jenis evaluasi terhadap setiap dokumen permohonan izin yaitu evaluasi administratif dan evaluasi teknis. Namun dimana kami dapat mengurusinnya dan berapa biaya yang harus di keluarkan.

  5. ryanto says:

    saya mau tanya
    apakah tin slag atau sisa pembakaran timah (Tenorm) tersebut dapat di perjual belikan
    kalau boleh apa dasar hukumnya
    kalau tidak boleh melanggar pasal dan UU no brp
    Trims

  6. bahtiar says:

    tambah pinter, iyong🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s